Quo Vadis Regulasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Roti Yang Mengandung Zat Berbahaya
Main Article Content
Abstract
Research assesses the challenges related to the role of the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) in ensuring the safety of products both pre- and post-market release. BPOM is responsible for subjecting these products to rigorous, repeated assessments prior to and after their release to the public, guaranteeing their safety for consumption. Additionally, BPOM is mandated to collaborate closely with government agencies and the general public to expedite the detection and elimination of illegal products. Upon identifying products that pose a significant risk to consumer health, BPOM is required to take swift and decisive actions, including revoking marketing authorizations, initiating product recalls, reassessing the safety of the products, destroying them, and enforcing applicable penal laws where necessary. To ensure optimal consumer protection, BPOM must maintain constant vigilance in monitoring both released and unreleased products, ensuring their safety for public consumption. Furthermore, BPOM has a duty to provide continuous updates on the safety status of products available to the public, keeping consumers informed and safeguarded. The conclusion is BPOM must always be consistent in conducting pre-market and post-market supervision to ensure that the ingredients used comply with those registered, in order to maintain consumer trust and prevent negligence.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Alda, & Arikha, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee. Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi, 6(1), 73–88. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4670
Aziz, A. (2020). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(1), 193–214. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214
Babay, L. (2013). Pengaruh Suhu Dan Lama Penyimpanan Terhadap Jumlah Kapang Pada Roti Tawar (Penelitian Di Suatu Industri Rumah Tangga Pangan Kota Gorontalo). Skripsi. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan, Universitas Negeri Gorontalo.
BPOM RI. (2021). Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Surabaya.
CNA.id. (2024). Geger pengawet terlarang di Roti Okko, waspadai jika muncul gejala-gejala ini. https://www.cna.id/indonesia/roti-okko-keracunan-bpom-gejala-natrium-dehidroasetat-19186
Mugiono, M., Steven, A., Indradewi, A. A., & Siswanto, C. A. (2024). Efektivitas Penanganan Produk Yang Beredar Oleh BPOM Surabaya: Dampak Bagi Konsumen dan Kesehatan Masyarakat. UNES Law Review, 6(4), 11662–11669.
Muryatini, N. N. (2023). Pemenuhan Hak Konsumen Terhadap Informasi Kandungan Obat: Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Produsen. Jurnal Preferensi Hukum, 4(3), 299–309.
Parei, A. C., & Andraini, F. (2018). Fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Semarang. Dinamika Hukum, 19(2), 1–9.
Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Putri, D. A. M. S. S., & Panjaitan, A. C. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Industri Farmasi Dan BPOM Terkait Pencemaran Obat Cair Dalam Hukum Kesehatan. Jurnal Yustitia, 17(01), 82–92.
Rahmadania, S. R. (2024). BPOM Ungkap Kronologi Temukan Pengawet Berbahaya di Roti Okko. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7456497/bpom-ungkap-kronologi-temukan-pengawet-berbahaya-di-roti-okko
Siswanto, Carissa Amanda, Indradewi, Astrid Athina, Pallo, Ketzia Xavier Emmanuella, & Purba, Anandita Zefanya. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace. Jurnal USM Law Review, 5(2), 553–568.
Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
Sudewi, N. K. A. P. A., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 246–251.
Tampubolon, W. S. (2018). Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi, 6(1), 69–78. https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.266
Yarni, L., Nurhayati, S., Simanjuntak, R. U. C., Lestari, A. P. D., Imanuna, M., & Anggarini, N. R. (2024). Kajian Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2023. https://pusakom.pom.go.id/riset-kajian/detail/analisis-data-kasus-keracunan-obat-dan-makanan-tahun-2023