Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

Article Sidebar

PDF
Published: Feb 6, 2025
DOI: https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i3.1199
Keywords:
Perlindungan Hukum, Konsumen, Kredit Perbankan

Main Article Content

M. Naufal Mahardhika Prananda
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Zainal Asikin
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia terhadap perjanjian kredit perbankan yang mengandung klausula baku, kedua mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah terhadap pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya setelah OJK mereduksi kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengatur, memberikan izin, melakukan pengawasan terhadap Bank dan menentukan kesehatan pada Bank. Dengan peran tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada prinsipnya OJK dapat berperan mengawasi Bank dalam perjanjian kredit khususnya terkait pencantuman klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen, sementara Bank Indonesia tidak lagi memiliki kewenangan secara langsung dalam pengawasan terhadap perjanjian kredit, kecuali yang berkaitan dengan kebijakan moneter, peredaran uang dan stabilitas keuangan. Secara implisit OJK dan Bank Indonesia pada dasarnya memiliki peran untuk melindungi nasabah dalam perjanjian kredit sesuai peran dan kewenangannya.

Article Details

How to Cite
Mahardhika Prananda , M. Naufal, and Zainal Asikin. 2025. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen)”. JATISWARA 39 (3):400-412. https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i3.1199.
Issue
Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

A. Buku

Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Tim FEB UGM & FEB UI, Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik, Draft III, Jakarta, 2010.

Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, RajaGrapindo Persada, Jakarta, 2015.

Dewi Gemala, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, “Buku Putih: Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis”, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Tim Panitia Antar Departemen RUU tentang OJK, “Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan”, Jakarta, 2010.

Norbert Reich, dalam Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008).

Amiruddin & Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, UMM Press, Malang, 2007.

Mirza Sulaiman, Keudukan Konsumen Dalam Perjanjian Perumahan, Pustaka Maju, Cetakan ke II, Jakrta 2007.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Konsumen, PP No.58 Tahun 2001.

Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (LN. No. 31 Tahun 1992, TLN. No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (LN. No. 182 Tahun 1998).

Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 (LN. No. 66 Tahun 1999, TLN. No. 3843) sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 sebagaimana diubah melalui UU No.6 Tahun 2009 (LN. No. 7 Tahun 2009, TLN. No. 4962).

Indonesia, Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 (LN. No. 96 Tahun 2004, TLN. No. 4420).

Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 (LN. No. 111 Tahun 2011, TLN. No. 5253).

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (LN. No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821).

Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Peraturan Bank Indonesia No. 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

C. Internet

Andy A. Azhar, dalam situs internet http://hukumonline.com/