Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Melalui Perjanjian Jual Beli

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis “pengaturan pengalihan saham Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku†dan “keabsahan pengalihan saham Perseroan Terbatas tanpa melalui jual beli  (kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt/2016.†Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal resesrch), dengan menggunakan metode pendekatan perUndang-Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach)  dan pendekatan kasus (case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peralihan saham berdasarkan UU PT hanya dapat dilakukan melalui alas hak jual beli dengan syarat-syarat diantaranya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan.   Bahwa  oleh karena proses peralihan hak atas saham Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui prosedur sebagaimana ditentukan hal mana terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa pengalihan saham oleh Tergugat I atas saham milik Penggugat pada PT Gusung Duta Tamisa kepada Tergugat II melalui RUPS PT Gusung Duta Tamisa yang diadakan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang saham, sehingga pengalihan saham dalam perkara a quo adalah terjadi tanpa persetujuan Penggugat dan keharusan mendapatkan persetujuan organ Perseroan Terbatas, maka peralihan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap batal demi hukum, dan oleh karenanya hakim menyatakan perbuatan penggugat yang mengalihkan saham milik tergugat adalah dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan untuk itu diwajibkan untuk memabayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.